jpnn.com, JAKARTA - Kiai Kampung sekaligus Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, mengingatkan para pembantu Presiden Prabowo maupun aparat penegak hukum tidak berbohong dalam menjalankan agenda prioritas nasional, khususnya pemberantasan korupsi dan penyelamatan kekayaan negara.
Menurut Khalilur, berbagai langkah strategis yang ditempuh Presiden Prabowo, mulai dari kebijakan ekspor satu pintu komoditas strategis hingga penyelamatan aset negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), membutuhkan dukungan aparatur negara yang bekerja dengan integritas.
"Presiden tidak bisa bekerja sendirian. Visi besar Presiden hanya akan berhasil apabila para pembantu dan aparat penegak hukum menjalankannya dengan jujur. Jangan sampai Presiden dibohongi oleh orang-orang yang justru diberi amanah menjalankan program prioritas," ujar Khalilur dalam keterangan diterima, Senin (13/7/2026).
Khalilur lalu mencontohkan kasus yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia semestinya menjadi salah satu wajah keberhasilan pemerintahan.
Namun sayangnya, apabila benar terjadi penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut sebagaimana tengah diproses aparat penegak hukum, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan Presiden sekaligus terhadap kepentingan masyarakat.
"Program MBG adalah program yang sangat mulia. Kalau di dalam pelaksanaannya justru disalahgunakan oleh oknum, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga Presiden yang mempercayakan program tersebut kepada bawahannya," jelas dia.
Selain MBG, Khalilur juga menyoroti kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah. Dia meyakini, hal itu menjadi ujian besar bagi komitmen penegakan hukum, mengingat posisi strategis yang pernah diemban Febrie dalam upaya penyelamatan aset negara.
"Kalau aparat penegak hukum yang selama ini dipercaya menjaga aset negara justru diduga terlibat dalam perkara korupsi, maka Presiden juga menjadi pihak yang dibohongi. Karena itu proses hukumnya harus dibuka secara terang dan diselesaikan sampai tuntas," tegas dia.
