jpnn.com, JAKARTA - Penguatan kolaborasi antara akademisi, masyarakat adat, praktisi, pemerintah, petani, dan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan sekaligus kedaulatan pangan di Papua.
Semangat tersebut mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan bertajuk "Bersama Wujudkan Kedaulatan Pangan Papua" yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) di Auditorium I Gedung Listrik Polinef, Papua Barat, Senin (27/7/2026).
Wakil Direktur I Polinef Bidang Akademik Budiman menyampaikan apresiasi kepada BEM Polinef atas terselenggaranya seminar untuk membahas isu ketahanan pangan.
Dia menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar soal konsumsi, melainkan juga langkah penting dalam menurunkan angka stunting, mengingat kesehatan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan pangan yang bergizi.
Memulai alur diskusi, Dosen Agribisnis Polinef, Dessy Eka Kuliahsari, menjelaskan bahwa ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan, sedangkan kedaulatan pangan menitikberatkan pada kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
"Fakfak sebenarnya memiliki potensi untuk mandiri pangan. Tantangan kita bukan pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi bagaimana memanfaatkan potensi lokal secara optimal," ujarnya, seraya mendorong penguatan pangan lokal seperti ubi, pisang, keladi, dan sagu agar ketergantungan pada pasokan luar daerah dapat dikurangi.
Dessy menilai Fakfak sejauh ini telah memiliki ketahanan pangan, namun belum sepenuhnya berdaulat karena masih bergantung pada pasokan dari luar Papua, sehingga gangguan pada jalur distribusi laut berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan di daerah.
Menanggapi pandangan tersebut dari sudut pandang masyarakat adat, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur, menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan harus berjalan seiring pelestarian kearifan lokal masyarakat adat.
.jpeg)
