bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi bersama jajaran Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana (Unud) yang berlangsung di Ruang Arjuna, Kanwil Kemenkum Bali, Jumat (6/3).
Pertemuan ini merupakan langkah koordinasi strategis terkait Penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) melalui program Bina Desa Universitas Udayana.
Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti nyata implementasi komitmen bersama yang sebelumnya telah disepakati antara Kanwil Kemenkum Bali dengan tujuh universitas di Bali.
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah menyambut hangat kehadiran delegasi FH Unud.
Dari FH Unud hadir Wakil Dekan III Dr. I Nyoman Bagiastra, Kaprodi S1 Ilmu Hukum Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Koordinator Unit Pengelola Informasi & Kerja Sama Dr. Jimmy Z Usfunan, serta tim PIC Bina Desa FH Unud.
Dr. I Nyoman Bagiastra dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya akan terjun langsung ke 21 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Gianyar melalui program Bina Desa.
Menurut Dr. I Nyoman Bagiastra, fokus utama audiensi ini adalah menyelaraskan program akademik tersebut dengan sistem bantuan hukum yang ada.
