jpnn.com, JAKARTA - Industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang makin kompleks di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja.
Sejumlah regulasi, mulai dari kenaikan cukai, rencana pembatasan kadar tar dan nikotin, hingga wacana kemasan polos dan pembatasan penjualan, dinilai pelaku industri dan petani berpotensi menekan produksi serta penyerapan bahan baku dalam negeri.
Isu ini mengemuka dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau” di Kementerian Pertanian yang menyoroti perlunya keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi sektor pertembakauan.
Ketua Kelompok Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Yudi Wahyudi, menegaskan bahwa tembakau bukan sekadar komoditas biasa.
Selain menjadi penghasil devisa, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi pedesaan.
“Dari sisi penerimaan negara, kontribusi cukai hasil tembakau itu bisa mencapai sekitar Rp280 triliun. Ini angka yang sangat besar. Tembakau adalah tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya soal devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir,” ujar Yudi.
Dia memaparkan dampak regulasi yang ada mengelilingi tembakau: mulai dari dorongan standarisasi kemasan (kemasan polos) dan pembatasan kadar tar nikotin yang sedang hangat saat ini, akan sangat berdampak pada serapan produktivitas petani.
"Kami sampaikan varietas tembakau lokal kita, mayoritas tidak ada yang kandungannya di bawah 1mgt. Contoh Kemloko:3-8%, Mole:1.3-8.36, Madura:1-4%. Sehingga dampak pembatasan tar nikotin akan sangat mengganggu. IHT tidak bisa menyerap produktivitas petani tembakau,"papar Yudi.
