jpnn.com, JAKARTA - Analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung mengecam keras penggiringan opini dan tuduhan sepihak yang menyerang mantan Menkumham Yasonna Laoly terkait kasus dugaan suap kepengurusan izin tinggal WNA yang menjerat Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.
Nasky, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Youth Epicentrum, menegaskan bahwa upaya penggiringan opini tersebut sarat akan kepentingan politik serta tidak objektif dalam menilai substansi persoalan secara komprehensif. Menurutnya, tudingan yang diarahkan kepada Yasonna sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan data di lapangan.
"Narasi, upaya penggiringan opini liar, framing sesat, dan tuduhan dari sejumlah pihak yang menuding eks Menkumham Yasonna Laoly dinilai sarat kepentingan politik serta tidak objektif dan tidak proporsional dalam menilai substansi persoalan secara komprehensif,” tegas Nasky dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Lebih lanjut, Ia menilai tudingan tersebut mengada-ada, tendensius, dan tidak didasarkan pada informasi yang akurat. Menurutnya, Yasonna Laoly saat ini tengah fokus menjalankan berbagai fungsi strategisnya sebagai wakil rakyat di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di tengah berbagai persoalan terkini yang terus berkembang.
"Perlu dipahami dalam konteks yang utuh secara objektif, konstruktif, proporsional, dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif. Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada narasi sesat, penggiringan opini liar, dan framing negatif yang menyudutkan kinerja, kerja nyata, dan dedikasi kepemimpinan Yasonnal Laoly selama menjabat jadi Menteri Hukum dan HAM," tegasnya.
Alumnus INDEF School Of Political Economy Jakarta itu memaparkan awal memasuki pemerintahan, Yasonna berhasil mengeluarkan sebuah buku yang diberi nama Birokrasi Digital. Kemudian menerapkan Birokrasi Digital pada periode pertama masuk di Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian meningkat menjadi E-Government dan sekarang disebut Revolusi Digital guna untuk mempercepat pelayanan publik.
Selain itu, kata Nasky menambahkan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pernah meraih penghargaan dalam CNN Indonesia Awards 2024 dengan kategori Outstanding Dedication to Law Enforcement and Anti-Corruption Movement. Ini merupakan sebagai suatu inovasi pelayanan publik yang humanis sesuai dengan prinsip To Leave a Legacy.
"Penghargaan ini adalah bukti nyata dan komitmen kuat Yasonna Laoly dalam upaya mencegah pemberantasan korupsi ataupun abuse of power selama menjadi Menkumham," lanjutnya.
