jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hasil positif.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026, sejumlah pejabat dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan penjelasan soal arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah PPPK paruh waktu.
"Alhamdulillah kami mendapatkan banyak informasi dari Kemendagri. Ini jadi kompas perjuangan kami," kata Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika kepada JPNN, Jumat (5/6/2026).
Adapun hasil pembahasan antaa Kemendagri dan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia sebagai berikut:
1. UU HKPD Tahun 2022 tentang belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% sudah di warning oleh Kemendagri melalui masing-masing Propinsi agar tahun 2027 sudah benar-benar terealisasi, tetapi sampai saat ini masih banyak yang di atas 30%.
2. UU HKPD akan ada relaksasi, dengan dua penggodokan :
a. Relaksasi untuk tahun pemberlakuan ditambahkan tahunnya
b. Relaksasi persenannya akan ditambahkan
