jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyambut positif langkah pemerintah yang menegaskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji.
"Saya mengapresiasi langkah ini, sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, menaikkan harga BBM akan makin memberi beban ke rakyat," kata dia melalui keterangan persnya, Rabu (8/4).
Namun, kata Said, keputusan tidak menaikkan harga BBM dan elpiji harus disikapi dengan reformasi kebijakan subsidi agar APBN tak jebol ketika biaya minyak dan gas dunia melonjak.
"Wacana dan desain reformasi kebijakan subsidi telah lama menjadi bagian pembicaraan antara Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, bahkan sejak masa Presiden RI Joko Widodo. Namun, belum dijalankan lebih jauh hingga kini," ujarnya.
Said menuturkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan bahwa subsidi BBM, solar, dan elpiji selama ini tidak tepat sasaran.
"Contoh, pada tahun 2022, pelaksanaan subsidi solar dan elpiji diniatkan untuk subsidi rumah tangga miskin. Namun, realisasi subsidi dinikmati rumah tangga mampu," ujarnya.
Dia mengatakan BPS dan Kemensos membagi golongan rumah tangga dari desil 1-10. Makin tinggi angkanya, golongan rumah tangga dianggap makin kaya.
Said menuturkan data BPS dan Kemensos memperlihatkan penikmat subdisi solar untuk desil lima ke bawah hanya 28 persen.
