jatim.jpnn.com, LAMONGAN - DPRD Kabupaten Lamongan meminta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan diperkuat menyusul kecelakaan kerja di PT Superior Prima Sukses (SPS), Kecamatan Pucuk.
Peristiwa tersebut menewaskan empat pekerja dan membuat tiga pekerja lainnya mengalami luka-luka.
Ketua Komisi D DPRD Lamongan Tulus Santoso mengatakan pengawasan keselamatan kerja harus dilakukan secara tegas dan melibatkan perusahaan bersama pemerintah daerah.
“Pengawasan harus tegas kepada seluruh perusahaan. Sebab, keberhasilan keselamatan kerja bukan cuma PT yang harus mengusahakan. Semua harus berkolaborasi, termasuk Disnaker dalam hal pengawasannya,” kata Tulus di Lamongan, Sabtu (19/9).
Dia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan lebih aktif melakukan pemeriksaan lapangan. Menurut Tulus, pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah muncul laporan atau terjadi kecelakaan kerja.
Perusahaan juga diminta memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan yang memadai, termasuk kepesertaan jaminan kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu, perlengkapan keselamatan kerja harus tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan.
Tulus mengatakan Komisi D DPRD Lamongan akan berkoordinasi dengan Disnaker dan pihak terkait untuk mengevaluasi penerapan K3 di perusahaan. Komisi D juga membuka kemungkinan meminta penjelasan langsung dari pihak PT SPS terkait penerapan keselamatan kerja.
Sementara itu, Kepala Disnaker Lamongan Muhammad Zamroni mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan evaluasi dan pengawasan K3 di PT SPS.
