jpnn.com, JAKARTA - Eskalasi sengketa kepemilikan lahan di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kian meruncing di tengah bergulirnya proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Perkara bernomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst ini kini menjadi panggung benturan narasi yang sengit antara ketegasan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan kubu ahli waris yang mendapat dukungan dari tokoh pemuda, Hercules Rozario Marshal.
Sengketa ini bermula dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh ahli waris Sulaeman Effendi terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop I Jakarta dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terkait validitas Hak Pengelolaan (HPL) di atas lahan seluas lebih dari 25.000 meter persegi.
Situasi di ruang publik memanas setelah Menteri PKP Maruarar Sirait secara terbuka menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam mempertahankan aset-asetnya, termasuk lahan yang diklaim sebagai milik BUMN.
Statemen Maruarar ini langsung dipandang sebagai sinyal hijau bagi rencana penertiban dan pengosongan lahan (land clearing) oleh aparat.
Namun, langkah tersebut mendapat perlawanan sengit secara hukum dan lapangan dari kubu ahli waris.
Hercules Rozario Marshal, yang dikenal memiliki pengaruh kuat di wilayah Tanah Abang dan bertindak sebagai kuasa atau pendamping ahli waris, menegaskan bahwa PT KAI tidak bisa bertindak sewenang-wenang atas nama negara selama proses hukum masih berjalan di pengadilan.
"Kami menghormati negara, tetapi negara juga harus patuh pada hukum. Lahan ini sedang digugat, mediasi masih berjalan, jadi jangan ada tindakan sepihak di lapangan yang memicu konflik," ujar perwakilan hukum ahli waris dalam keterangannya, senada dengan sikap keras yang ditunjukkan kubu Hercules untuk menjaga wilayah tersebut dari eksekusi dini.
