jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Mohammad Iqbal, menggelar halalbilhalal dengan mengemasnya lewat apel pagi perdana setelah libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Di hadapan 1.464 pegawai, ia menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan legislasi yang padat di sisa masa sidang tahun ini.
Apel pagi yang berlangsung di Lapangan Parkir DPD RI Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3) itu, bertepatan dengan 10 Syawal 1447 H. Momentum tersebut sekaligus menandai kembalinya aktivitas perkantoran setelah libur nasional dan cuti bersama selama 16 hari kalender. Mohammad Iqbal mengibaratkan apel tersebut sebagai instrumen penyelarasan visi untuk mengecek kesiapan organisasi sebelum menjalankan misi negara.
“Apel pagi ini lebih dari sekadar upacara fisik. Ini adalah pengecekan kesiapan 1.464 SDM di bawah tanggung jawab saya. Kita harus memastikan organisasi siap menjalankan tugas sebelum memasuki masa reses mendatang,” ujar Mohammad Iqbal.
Dalam arahannya, Sekjen DPD RI menyampaikan tiga poin instruksi utama bagi seluruh jajaran. Pertama, akselerasi kinerja di masa persidangan IV mengingat waktu yang singkat sebelum memasuki masa reses. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penundaan dalam agenda inti tugas DPD RI, baik di fungsi legislasi, pengawasan, maupun pertimbangan.
“Tidak ada ruang untuk lambat atau salah. Semua harus tepat waktu, tepat regulasi, tepat target, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan transparansi anggaran,” tegasnya.
Kedua, lanjut Mohammad Iqbal, penguatan soliditas dan penghapusan ego sektoral seluruh unit kerja baik di pusat maupun daerah untuk bekerja dalam satu tarikan napas. Ia juga menekankan bahwa pelemahan di satu unit akan berdampak pada seluruh sistem.
“Soliditas antarkantor menjadi kunci kekuatan institusi dalam menghadapi dinamika politik,” paparnya.
Ketiga, ia berpesan agar jajarannya mampu beradaptasi terhadap dinamika geopolitik dan teknologi global. Selain itu, ia mengingatkan kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan seperti efisiensi anggaran hingga skema work from home.
